Malang, IMNUSANTARA.com - Laju transisi energi dan narasi pembangunan berkelanjutan global saat ini mengalami pendangkalan makna akibat maraknya praktik greenwashing oleh korporasi ekstraktif. Retorika kelestarian lingkungan acapkali dijadikan kedok untuk melanggengkan penumpukan modal dan pengerukan sumber daya alam tanpa memedulikan daya dukung lingkungan.Di tengah gempuran hegemoni ini, kedaulatan ekologi Indonesia terancam terdegradasi menjadi sekadar komoditas finansial. Untuk membendung arus penjajahan hijau modern ini, gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa tidak bisa lagi berjalan secara parsial atau sekadar mengandalkan retorika perlawanan di ruang hampa. Diperlukan konsolidasi taktis dan filosofis yang mampu menandingi kekuatan kapital, yakni melalui pembentukan Blok Historis 'Green Ribbon'.Secara teoretis dan ideologis, Blok Historis 'Green Ribbon' merupakan strategi kontra-hegemoni yang mengarahkan penggalangan aliansi strategis antara tiga pilar utama: institusi akademik (kampus), masyarakat adat atau komunitas lokal, dan elemen birokrasi yang progresif. Kampus hadir sebagai pusat legitimasi sains dan riset berbasis data (evidence-based analytical power), masyarakat adat bertindak sebagai pemilik hak ulayat sekaligus penjaga pengetahuan lokal (indigenous knowledge), sementara birokrasi memegang instrumen kunci penetapan kebijakan dan regulasi. Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai organic intellectual memiliki tanggung jawab profetik untuk merekatkan (ribbon) ketiga elemen ini agar tidak terfragmentasi oleh intervensi oligarki.Dalam pandangan Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI, menjaga keseimbangan ekosistem (mizan) dan membela hak-hak rakyat yang tertindas merupakan manifestasi langsung dari penegakan Tauhid Sosial. Ketika tanah ulayat dicabut dan hutan dihancurkan atas nama proyek "hijau" yang manipulatif, di situlah prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial sedang dilanggar. Pembentukan Blok Historis 'Green Ribbon' menjadi instrumen nyata untuk memastikan bahwa setiap regulasi investasi dan analisis dampak lingkungan tidak lagi ditentukan secara sepihak oleh korporasi, melainkan diuji secara objektif oleh sains kampus, direstui oleh masyarakat adat, serta dikunci oleh keputusan politik birokrasi yang berpihak pada keselamatan rakyat.Penegakan kedaulatan ekologi memerlukan keberanian politik, ketajaman analisis, dan konsistensi gerakan yang terstruktur. Kader HMI harus keluar dari rutinitas seremonial dan mengambil peran sebagai pelopor yang mengonsolidasikan jejaring 'Green Ribbon' di berbagai daerah. Dengan menyatukan kekuatan pengetahuan, hak konstitusional rakyat, dan instrumen kebijakan negara, kita dapat membongkar kepalsuan greenwashing korporasi sekaligus mengembalikan kedaulatan ekologi ke tangan bangsa Indonesia demi keselamatan generasi masa depan.Oleh : SHALIHA AZ-ZAHRA

https://imnusantara.com/berita/baca/2026/08/08/menagih-kedaulatan-ekologi-melalui-blok-historis-green-ribbon