GP Ansor Tamansari Desak Pemerintah Beri Pengakuan Setara bagi Pesantren dan Madrasah

Bagikan ke :

Terkait

Terbaru

Edukasi

Bogor, IMNUSANTARA.com - Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kecamatan Tamansari, Fahmi Fadilah, menegaskan pentingnya politik pengakuan dan keadilan pendidikan sebagai fondasi dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi bertajuk "Menguak Politik Pengakuan dan Keadilan Pendidikan: Membangun Pendidikan Inklusif dalam Masyarakat Multikultural" yang digelar di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Sabtu (20/6/2026).Menurut Fahmi, pendidikan inklusif tidak hanya berfokus pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas pembelajaran, tetapi juga harus diiringi dengan pengakuan yang setara dari negara terhadap seluruh lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat."Pesantren dan madrasah merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang seharusnya memperoleh perhatian dan perlakuan yang sama dalam setiap kebijakan, bukan sekadar menjadi pelengkap," ujarnya. Ia menilai pesantren dan madrasah telah memberikan kontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus membentuk karakter generasi muda. Namun, hingga kini masih terdapat sejumlah lembaga pendidikan Islam yang belum terdata atau belum terintegrasi secara optimal dalam sistem pendataan Kementerian Agama.Fahmi mengatakan kondisi tersebut berpotensi menghambat akses lembaga pendidikan terhadap berbagai program pembinaan maupun bantuan dari pemerintah. "Jika lembaganya belum tercatat dengan baik, tentu akan sulit memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses program pengembangan dan bantuan sebagaimana sekolah umum," katanya.Selain persoalan pengakuan kelembagaan, Fahmi juga menyoroti keterbatasan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk skema PPPK Paruh Waktu bagi guru madrasah. Menurutnya, masih banyak tenaga pendidik yang telah mengabdi selama bertahun-tahun namun belum mendapatkan kepastian status maupun kesejahteraan yang memadai."Guru madrasah telah mengabdikan diri dalam waktu yang panjang. Sudah seharusnya negara memberikan kepastian, bukan hanya sekadar janji," tegasnya. Ia pun mendorong pemerintah untuk memperkuat pengakuan terhadap pesantren dan madrasah melalui kebijakan yang lebih berkeadilan, mulai dari optimalisasi pendataan kelembagaan, perluasan akses terhadap program pengembangan pendidikan, hingga penambahan kuota PPPK bagi guru madrasah."Kami berharap seluruh satuan pendidikan, baik formal maupun keagamaan, memperoleh kesempatan yang setara dalam upaya membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas," pungkasnya.