Ditengah Isu Ketidakharmonisan Pemkot Bogor, Kepuasan Masyarakat Under 50 Persen

Bagikan ke :

Terkait

Terbaru

Edukasi

Bogor, IMNUSANTARA.com - Pemerintah kota Bogor Tengah diterpa isu ketidakharmonisan Walikota Bogor Dedie A. Rachim dan Wakilnya Jenal Mutaqin. Isu itu terus berkembang ditengah masyarakat daring maupun luring.Sementara itu, hasil survei 1 tahun kinerja Wali Kota Bogor dan Wakil Wali Kota Bogor menunjukkan masih berada dibawah 50 persen.Survei yang dirilis Lembaga Studi Visi Nusantara dilakukan 10-15 Februari 2026 melalui wawancara langsung terhadap 800 responden dengan metode cluster random sampling. Margin of error tercatat sebesar 4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.Berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan masyarakat terhadap 1 tahun pemerintahan berada di angka 48,53 persen puas, sementara 47,58 persen menyatakan tidak puas. Survei ini dirilis secara live dilaman YouTube Vinus Forum.Penilaian publik mencakup sejumlah sektor strategis, antara lain pemberantasan korupsi, pendidikan, ekonomi, pelayanan publik, pertanian, keamanan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, komunikasi publik, tata kelola pemerintahan bersih, tata kelola lingkungan, kebudayaan, ketenagakerjaan, penegakan hukum, serta sosial.Pada beberapa sektor, tingkat ketidakpuasan tercatat cukup dominan, termasuk pada aspek tata kelola lingkungan dan sejumlah indikator pelayanan publik.Direktur Eksekutif Lembaga Studi Visi Nusantara, Yusfitriadi, menegaskan bahwa survei ini murni mengukur persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan, bukan untuk membaca atau menilai hubungan internal antara wali kota dan wakil wali kota.“Survei ini fokus pada persepsi masyarakat terhadap kinerja 1 tahun pertama. Tidak ada indikator dalam instrumen kami yang mengukur soal hubungan personal atau politik antara wali kota dan wakil wali kota,” ujar Yusfitriadi dikutip dari iNewsBogor.id.Ia menjelaskan, munculnya isu “pecah kongsi” lebih banyak berkembang di ruang publik sebagai tafsir atas dinamika politik, bukan berdasarkan temuan survei.“Kita harus membedakan antara data survei dan opini publik. Data kami berbicara tentang tingkat kepuasan sektoral dan kinerja pemerintahan, bukan konflik internal,” katanya.Menurut Yusfitriadi, periode 1 tahun pertama merupakan fase konsolidasi dan penataan arah kebijakan. Karena itu, fluktuasi persepsi publik adalah hal yang wajar.Angka 48, 53 persen kepuasan menunjukkan masih adanya ruang perbaikan. Ini bukan vonis, melainkan alarm dini agar pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Ia juga menambahkan bahwa ekspektasi publik terhadap kepemimpinan baru biasanya sangat tinggi, sehingga persepsi kritis sering muncul ketika dampak kebijakan belum dirasakan secara langsung.“Pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik, mempercepat implementasi program prioritas, dan memastikan janji kampanye benar-benar terlihat dalam kebijakan konkret,” tegasnya.Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Bogor yang membenarkan adanya perpecahan antara kedua pimpinan daerah tersebut. Aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik dilaporkan tetap berjalan normal.LSVN menyebut survei ini sebagai bentuk partisipasi akademik dalam mendorong transparansi dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah maupun kota.Dengan hasil kepuasan yang masih di bawah 50 persen, pemerintahan Dedie–Jenal menghadapi tantangan untuk meningkatkan kinerja di sektor-sektor yang dinilai masih lemah oleh publik, sekaligus menjaga soliditas kepemimpinan di tengah dinamika politik lokal.