Soeharto Resmi Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo

Bagikan ke :

Terkait

Terbaru

Edukasi

Jakarta — Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto resmi dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (10/11/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional. Prosesi penganugerahan digelar di Istana Negara, dengan dihadiri sejumlah pejabat negara dan keluarga besar Soeharto.Putri Soeharto, Titiek Soeharto, hadir mewakili pihak keluarga dalam acara tersebut, sementara Presiden Prabowo secara simbolis menyerahkan gelar kehormatan itu kepada putra ketiga Soeharto, Bambang Trihatmodjo.Penganugerahan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Selain Soeharto, sembilan tokoh lain turut ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada momen yang sama. Beberapa di antaranya adalah Presiden ke-4 RI Abdurrachman Wahid atau Gus Dur, tokoh Nahdlatul Ulama Muhammad Kholil, serta aktivis buruh era Orde Baru, Marsinah.Soeharto dikenal menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 32 tahun, sejak keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966 hingga berakhirnya masa kekuasaannya pada 1998 yang ditandai dengan reformasi.Namun, penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sejumlah pihak menilai langkah ini kurang tepat karena masih ada catatan terkait dugaan pelanggaran HAM berat, praktik otoritarianisme, serta maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme selama masa pemerintahannya.Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) menjadi salah satu pihak yang menolak keras keputusan tersebut. “Hari ini Kemensos lewat menterinya juga sudah mengirimkan usulan nama yang diserahkan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Tentu ini sebuah langkah yang mengecewakan tapi juga tidak mengagetkan,” ujar Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, selaku perwakilan koalisi saat dihubungi pada Selasa (21/10).Penolakan juga datang dari kalangan ulama, termasuk Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus. Ia mengungkapkan bahwa banyak ulama pesantren dan tokoh Nahdlatul Ulama diperlakukan tidak adil selama masa pemerintahan Soeharto.“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” ujar Gus Mus di kediamannya di Leteh, Rembang, Jawa Tengah, sebagaimana dilansir dari NU Online pada Minggu (9/11).