PWI Soroti Pencabutan Kartu Liputan Wartawan CNN Indonesia di Istana

Bagikan ke :

Terkait

Terbaru

Edukasi

Jakarta, Im Nusantara – Seorang wartawan CNN Indonesia bernama Diana Valencia mengalami pencabutan kartu liputan Istana setelah melontarkan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peristiwa ini terjadi pada Sabtu (27/9/2025) malam, ketika staf Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mengambil kartu identitas Pers Istana milik Diana langsung dari kantor CNN Indonesia TV.Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, membenarkan kejadian tersebut. “Benar telah terjadi pencabutan ID Pers Istana atas nama Diana Valencia. 27 September 2025. Tepatnya pukul 19.15 Seorang petugas BPMI mengambil ID Pers Diana di kantor CNN Indonesia,” kata Titin dikutip dari CNN Indonesia. Ia mempertanyakan dasar pencabutan tersebut dan menyatakan CNN Indonesia telah mengajukan surat resmi ke BPMI dan Mensesneg untuk meminta penjelasan. Titin menegaskan bahwa pertanyaan yang diajukan Diana kepada Presiden Prabowo bersifat kontekstual dan relevan dengan isu publik terkini terkait program MBG.[*** kepala-bapanas-apresiasi-polri-jalankan-program-pangan-dengan-baik ***]Menanggapi hal itu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyayangkan tindakan pencabutan kartu liputan tersebut. Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menekankan bahwa kemerdekaan pers merupakan amanat konstitusi. “Menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan amanat konstitusi. Pasal 28F UUD 1945 menegaskan: ‘Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi...’ dan karenanya tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang,” ujarnya dalam keterangan resmi Minggu (28/9/2025).Munir juga mengingatkan bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Pers menyebutkan setiap pihak yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers dapat dikenai pidana penjara hingga dua tahun atau denda maksimal Rp500 juta. Menurutnya, pencabutan kartu liputan dengan alasan pertanyaan di luar agenda Presiden tidak bisa dibenarkan karena menghambat tugas jurnalistik serta membatasi hak publik untuk memperoleh informasi.[*** sapi-bertopeng-warnai-aksi-bem-km-ugm-kritik-pidato-prabowo-dan-program-mbg ***]“Menyampaikan keprihatinan bahwa pencabutan kartu liputan dengan alasan pertanyaan di luar agenda berpotensi menghambat kemerdekaan pers dan membatasi hak publik untuk memperoleh informasi,” kata Munir. Ia mendorong agar BPMI Sekretariat Presiden segera memberikan klarifikasi resmi dan membuka ruang dialog dengan insan pers. “Mendorong Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden untuk segera memberikan klarifikasi resmi, serta membuka ruang dialog konstruktif dengan insan pers,” lanjutnya.