Krisis BBM: Kebijakan Nasional dan Ironi Muara Enim, Lumbung Energi yang Kekurangan Pasokan

Bagikan ke :

Terkait

Terbaru

Edukasi

Jakarta – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi perhatian serius di Indonesia. Di tingkat nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengingatkan SPBU swasta untuk tidak ragu membeli pasokan dari Pertamina ketika stok menipis. Namun di lapangan, ironi justru terjadi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang dikenal sebagai lumbung energi tetapi tengah dilanda krisis BBM.Instruksi Pemerintah: Swasta Bisa Berkolaborasi dengan PertaminaBahlil menjelaskan bahwa pemerintah telah menaikkan kuota impor BBM swasta sebesar 110% dibandingkan tahun sebelumnya. “Kalau perusahaan A mendapat kuota impor 1 juta kiloliter, maka tahun ini kuotanya naik jadi 1,1 juta kiloliter,” ungkapnya.Ia menegaskan, jika stok habis, SPBU swasta seperti Shell, BP, dan VIVO bisa langsung membeli BBM dari Pertamina. “Silakan berkolaborasi dengan Pertamina. Kenapa Pertamina? Pertamina itu representasi negara,” kata Bahlil.Menurutnya, BBM adalah kebutuhan vital yang tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar.Direktur Jenderal Migas, Laode Sulaeman, menambahkan, hingga kini SPBU swasta masih melakukan analisis internal sebelum mengajukan pembelian ke Pertamina. “Belum, karena di SPBU Swastanya sedang melakukan internal analisis. Jadi dalam rapat kemarin mereka belum bisa lanjut,” jelasnya.Laode juga memastikan tidak ada biaya tambahan dalam mekanisme pembelian tersebut. “Nggak, itu kan sudah dirapatkan sama Menteri, nggak boleh ada penambahan biaya macem‐macem,” tegasnya.Ia membantah tudingan monopoli, dengan menekankan bahwa kuota impor untuk SPBU swasta justru ditingkatkan menjadi 110% pada 2025 dibanding 2024.Muara Enim: Antrean Panjang, Stok BBM KosongDi sisi lain, kondisi di daerah menunjukkan realita berbeda. Di Muara Enim, Sumatera Selatan, antrean panjang kendaraan terjadi di SPBU hingga menimbulkan kemacetan di jalan lintas Sumatera. Warga harus berkeliling ke berbagai SPBU dan Pertashop yang tetap saja kosong stoknya.Erson (45), seorang tukang ojek, mengungkapkan kekecewaannya:“Kami heran ini salahnya dimana. Katanya Muara Enim lumbung energi, namun kenyataannya krisis energi.”Ia menambahkan, dirinya terpaksa membeli BBM di Pertamini meski harga melonjak hingga Rp25.000 per liter.Sanksi, Kuota, dan Kendala TeknisPengawas SPBU Gerigis, Suparto, menyebut kelangkaan dipicu sanksi pembinaan dari Pertamina. “SPBU mendapat pembinaan selama 1 bulan karena melanggar prosedur pengisian Pertalite ke kendaraan roda empat tanpa barcode. Jadi selama sanksi, tidak akan dikirim BBM jenis Pertalite,” ujarnya.Selain itu, pengiriman Pertamax juga terbatas. “Pengiriman Pertamax dibatasi dari Pertamina 1 hari hanya dikirim sebanyak 8 ribu liter. Kami buka jam 06.00 WIB, kendaraan sudah antre dari Subuh sehingga pukul 10.00 WIB Pertamax sudah habis,” tambahnya.Sementara itu, Area Business Head Pertamina untuk SPBU Talang Jawa, Ilham Alif, menegaskan masalah bukan pada suplai, melainkan fasilitas. “Saat ini pompa dispenser kita masih ada yang sedang dalam proses perbaikan,” jelasnya. Ia menyebut SPBU tetap menyalurkan 16 KL Pertalite per hari dengan jam operasional 06.00–22.00 WIB, meski kapasitas tangki terbatas.Tanggapan Pemerintah DaerahBupati Muara Enim, H. Edison, mengatakan pemerintah daerah sudah menerima banyak laporan warga terkait krisis BBM, namun kewenangan mereka terbatas. “Perlu kita pahami Bupati mempunyai kewenangan yang terbatas, sehingga tidak bisa mengintervensi pihak Pertamina,” jelasnya.Meski begitu, Edison menegaskan pihaknya telah berkoordinasi. “Kita sudah komunikasi dengan pihak terkait, seperti pihak SPBU dan Pertamina,” ujarnya.Ketua DPRD Muara Enim, Deddy Arianto Sutopo, yang meninjau langsung ke SPBU, menyatakan kondisi ini “sangat meresahkan masyarakat Muara Enim.” Ia meminta sanksi terhadap SPBU Gerigis ditangguhkan sementara karena menyangkut hajat hidup orang banyak.“Apalagi antrean panjang membuat arus lalu lintas terganggu,” tambahnya. Ia juga berharap Pertamina menambah jumlah SPBU atau mengoperasikan layanan 24 jam untuk mengurangi antrean.Kebijakan dan Realita yang Belum BertemuPemerintah pusat menekankan keterbukaan akses BBM bagi SPBU swasta dengan kuota impor lebih besar serta opsi membeli ke Pertamina. Namun di daerah, seperti Muara Enim, kelangkaan justru masih menimbulkan keresahan, antrean panjang, dan harga eceran yang melambung.Krisis di “lumbung energi” ini menjadi pengingat bahwa antara kebijakan nasional dan implementasi di lapangan masih terdapat jurang yang harus dijembatani.