Soal 17+8 Tuntutan Rakyat, Menkeu Purbaya: Suara Sebagian Kecil Rakyat

Jakarta — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi munculnya “17+8 Tuntutan Rakyat” yang dirumuskan sejumlah elemen masyarakat, aktivis, dan mahasiswa. Menurutnya, tuntutan itu merupakan suara dari sebagian kecil pihak yang merasa belum puas dengan kondisi ekonomi saat ini. Meski begitu, ia menekankan pentingnya menjawab keresahan publik melalui percepatan pertumbuhan ekonomi. “Jika ekonomi tumbuh optimal, kesejahteraan meningkat, maka pandangan negatif terhadap pemerintah akan berkurang,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (8/9/2025).[*** presiden-prabowo-resmi-lantik-menteri-baru-dalam-reshuffle-kedua-kabinet-merah-putih ***]Purbaya menegaskan komitmennya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ke level 6–7 persen dengan harapan dapat menciptakan lapangan kerja luas sekaligus meredam potensi aksi demonstrasi. “Kalau ditanya, bisa tidak besok langsung 8 persen? Kalau saya jawab bisa, berarti saya menipu. Namun kita bergerak ke arah sana,” tegasnya.Di sisi lain, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6–7 persen. Jika target itu tercapai, diyakini akan menciptakan lapangan kerja yang luas.[*** presiden-prabowo-pastikan-ekonomi-dan-politik-nasional-tetap-stabil-meski-sempat-diguncang-demonstrasi ***]“Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen, itu akan hilang dengan sendirinya. Mereka akan sibuk mencari kerja dan makan enak dibandingkan demo,” kata dia.Sementara itu, dokumen “17+8 Tuntutan Rakyat” diketahui memuat berbagai aspirasi dengan tenggat yang berbeda. Sebanyak 17 tuntutan ditargetkan selesai hingga 5 September 2025, sedangkan 8 tuntutan lainnya memiliki batas waktu hingga 31 Agustus 2026.