KOSASI Desak Bongkar Dugaan Korupsi Tender Proyek di Kabupaten Bogor

Bagikan ke :

Terkait

Terbaru

Edukasi

Bogor – Koalisi Indonesia Anti Korupsi (KOSASI) kembali menggelar aksi demonstrasi terkait dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa (ULP BJ) Pemerintah Kabupaten Bogor, Kamis (28/8/2025).Koordinator aksi, F. Fawait, menyebut aksi kali ini dipicu adanya indikasi persekongkolan dalam pengaturan sejumlah proyek tahun anggaran 2025 yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Bogor.“Kami menduga kuat ada pengaturan pemenang tender di sejumlah proyek yang dilakukan oleh pejabat ULP,” katanya.Menurut Fawait, hasil olah data dan informasi KOSASI menemukan sejumlah kejanggalan sejak proses evaluasi hingga penetapan pemenang tender. Ia menilai mekanisme tersebut tidak berjalan kompetitif dan dipenuhi intervensi. Bahkan, beredar informasi adanya instruksi dari kepala sub bagian UKPBJ untuk menentukan perusahaan pemenang proyek.“Kami menduga kuat kepala sub bagian UKPBJ sebagai aktor utama dalam kegaduhan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Bogor,” tegasnya.Dalam orasinya, Fawait menegaskan bahwa praktik persekongkolan itu berpotensi masuk ke ranah pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain merusak persaingan usaha yang sehat, tindakan tersebut juga mencoreng nama baik Bupati Bogor serta jajaran pemerintahannya.“Negara juga berpotensi mengalami kerugian hingga ratusan miliar. Bahwa praktek persekongkolan ini akan menghambat pembangunan dan menurunkan kualitas bangunan,” jelasnya.“Itu artinya masyarakat yang akan dirugikan akibat pembangunan yang dilakukan dari hasil kolusi dan nepotisme,” tambahnya.Di penghujung aksi, KOSASI menyampaikan empat tuntutan utama, yakni:1. Meminta Yunus Iskandar mengklarifikasi dan bertanggung jawab secara terbuka di hadapan publik serta massa aksi.2. Mendesak APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) mengaudit seluruh pelaksanaan tender tahun anggaran 2025 dan meminta Bupati Bogor mengevaluasi kinerja seluruh pejabat ULP BJ.3. Meminta Bupati Bogor mencopot kepala/plt kepala Bagian ULP BJ dan menjatuhkan sanksi atas ketidakbecusan dalam mengelola anggotanya.4. Mendesak APH (Aparat Penegak Hukum) menyelidiki dan membongkar dugaan praktik KKN pada ULP BJ Kabupaten Bogor.Fawait menyesalkan sikap pejabat yang dinilai menghindar dari tanggung jawab karena tidak menemui massa aksi.[*** ribuan-buruh-gelar-aksi-damai-di-depan-dpr-ri-suarakan-hapus-outsourcing-dan-tolak-upah-murah ***]“Kami kecewa karena oknum yang bersangkutan melarikan diri dan tidak menemui massa aksi. Namun kami pastikan ini adalah langkah awal, kami akan terus melakukan aksi dan advokasi lanjutan untuk mencapai good government,” tutupnya.