Demo di DPRD NTB Ricuh, Mahasiswa Bakar Keranda hingga Rusak Gerbang Selatan

Bagikan ke :

Terkait

Terbaru

Edukasi

Mataram, 27 Agustus 2025 — Aksi demonstrasi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat dan Mahasiswa NTB di depan gedung DPRD Nusa Tenggara Barat berakhir ricuh. Massa membakar keranda bertuliskan kecaman terhadap DPR dan merusak gerbang selatan gedung dewan. Gerbang berukuran sekitar empat meter itu dipindahkan ke tengah jalan, sementara aparat berusaha memadamkan api serta mengendalikan situasi."Kami minta agar Ketua DPRD NTB (Baiq Isvie Rupaeda) segera menemui mahasiswa," ujar Ketua BEM Universitas Mataram (Unram) Lalu Nazir Huda saat di sela-sela aksi, Rabu (27/8/2025).Dalam orasinya, Nazir menyoroti beberapa persoalan nasional dan daerah. Salah satunya meminta pemerintah daerah untuk tidak menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB).[*** ricuh-di-senayan-demo-25-agustus-di-dpr-berujung-perusakan-dan-bentrokan ***]"Tolak kenaikan PBB di NTB yang membebani masyarakat," kata Nazir.Dalam orasinya, koordinator lapangan Lalu Nazir Huda dari BEM Universitas Mataram mendesak Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda segera menemui massa. Mereka menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan, proyek sea plane dan glamping di Gunung Rinjani, serta perampasan lahan atas nama Proyek Strategis Nasional. Tuntutan lain mencakup pengesahan RUU Perampasan Aset, penolakan RUU KUHAP, penghentian swastanisasi pendidikan, pembatalan program MBKM, dan pemangkasan tunjangan DPR yang mencapai puluhan juta rupiah.Aksi juga diwarnai adu dorong dengan aparat ketika massa mencoba masuk ke kompleks DPRD. Para mahasiswa menegaskan akan terus bertahan sampai pimpinan dewan hadir dan membuka dialog langsung untuk menampung aspirasi mereka.[*** prabowo-kasihan-menteri-harus-kerja-tujuh-hari-tanpa-libur ***]Anggota BEM Universitas Muhammadiyah Mataram Bintang mengungkapkan massa aksi juga mendesak pemerintah memangkas tunjangan DPR mencapai Rp 50 juta per bulan. Dia juga meminta RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dibatalkan karena berpotensi membungkam demokrasi."RUU ini nggak main-main. Kita bisa ditangkap kapan saja. Bisa saja saya sekarang orasi, (tapi) besok malam saya diamankan di Polda," ujar Bintang.