Presiden Panggil Kepala PPATK Usai Polemik Pemblokiran Rekening Dormant

Bagikan ke :

Terkait

Terbaru

Edukasi

Im Nusantara — Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana akhirnya dipanggil Presiden Prabowo Subianto menyusul polemik pemblokiran rekening tidak aktif (dorman) yang dinilai menyulitkan masyarakat.Pemanggilan Ivan berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu malam (30/7). Kepada awak media, Ivan mengonfirmasi undangan dari Presiden namun mengaku belum mengetahui agenda pertemuan tersebut."Iya iya nanti ya. Saya dipanggil presiden, belum tahu agendanya," ujar Ivan kepada wartawan di lingkungan Istana.Beredar informasi bahwa setelah pertemuan itu, sejumlah rekening yang sempat dibekukan mulai dibuka kembali.Langkah pemblokiran rekening dormant sebelumnya menuai protes dari publik, karena dinilai berdampak pada rakyat kecil. Pegiat media sosial Yusuf Dumdum menyayangkan kebijakan tersebut dan menilai tidak mempertimbangkan dampak luas."Ketika menerapkan kebijakan tanpa mikir. Hasilnya kek gini. Padahal, jutaan rakyat bisa jadi korban," tulis Yusuf melalui akun X @yusuf_dumdum pada Kamis (31/7).Ia juga mengkritik kinerja pejabat yang dianggap justru menyulitkan masyarakat.[*** rahayu-saraswati-soroti-praktik-prostitusi-di-ikn-dan-papua-adukan-langsung-ke-kabareskrim ***]"Mereka dibayar mahal-mahal cuma bikin susah rakyat. Ahsuuuu dahlah!" imbuhnya.PPATK sebelumnya menjelaskan bahwa pemblokiran dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pemblokiran bersifat sementara dan menyasar rekening yang tidak aktif dalam kurun waktu tertentu.“PPATK melakukan penghentian sementara berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melindungi sistem keuangan dari penyalahgunaan,” tulis akun @ppatk_indonesia pada Senin (28/7).Bagi nasabah yang terdampak dan ingin mengaktifkan kembali rekening, PPATK mempersilakan pengajuan daring melalui laman: https://form.ppatk.go.id. Proses verifikasi memakan waktu sekitar lima hari kerja, dan bisa diperpanjang hingga 15 hari jika ada data yang belum lengkap.Langkah lanjutan kini dinanti, terutama usai pertemuan Ivan Yustiavandana dengan Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.