Presiden Prabowo Panggil Kapolri hingga Jaksa Agung Bahas Pelanggaran Mutu Beras di Istana

Bagikan ke :

Terkait

Terbaru

Edukasi

Jakarta, Im Nusantara — Presiden Prabowo Subianto secara mendadak mengumpulkan sejumlah pejabat tinggi negara di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu malam (30/7). Pertemuan digelar sekitar pukul 21.00 WIB dan turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Gubernur BI Perry Warjiyo, serta Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto.Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas penindakan terhadap pelanggaran standar mutu beras premium dan medium yang beredar di pasaran."Salah satu isu yang dibahas pada pertemuan ini adalah terkait penertiban pasokan beras dan temuan pelanggaran standar mutu beras premium dan medium di pasaran," ujar Teddy dalam unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet.Presiden Prabowo memberi arahan agar aparat mengambil tindakan tegas kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan. Ia juga menekankan pentingnya memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.Sebelumnya pada hari yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut terdapat 212 merek beras premium dan medium yang ditemukan tidak sesuai dengan standar pemerintah.[*** setelah-bem-ugm-kini-giliran-bem-undip-tinggalkan-aliansi-bem-si ***]"Ini khusus untuk beras premium dan medium yang tidak sesuai standar. Kami tegaskan, ini adalah standar pemerintah," tegas Amran. Ia menambahkan bahwa penegakan hukum akan diterapkan terhadap pelaku penjualan beras oplosan, terutama dalam kategori beras medium dan premium.Kapolri Listyo Sigit juga menyatakan bahwa Satgas Pangan Polri telah menaikkan status hukum terhadap empat produsen besar dalam kasus dugaan pelanggaran standar mutu beras."Saat ini kita sudah menaikkan sidik terhadap empat produsen besar, yakni PT FS, PT WPI, SY, dan SR," kata Kapolri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (30/7).Kapolri menjelaskan, penetapan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan terhadap 16 produsen beras besar, serta melibatkan pemeriksaan 39 orang saksi dan empat ahli. Langkah hukum juga termasuk penggeledahan, penyitaan barang bukti, dan pemasangan garis polisi di lokasi produksi dan gudang produsen terkait.Ia menambahkan, pengungkapan kasus beras oplosan dan pelanggaran standar mutu ini juga dilakukan di sejumlah daerah lainnya.