Polri Kawal Percepatan Operasional Koperasi Merah Putih di Desa dan Kelurahan

Bagikan ke :

Terkait

Terbaru

Edukasi

Jakarta (Jumat, 25/7/2025) — Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam mengawal percepatan operasional dan pendampingan Program Strategis Nasional Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan berbasis komunitas.Melalui Posko Presisi, Polri telah menyiapkan lima strategi konkret untuk memastikan koperasi yang sudah terbentuk dapat berjalan optimal dan menjangkau kebutuhan masyarakat akar rumput.“Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan menyiapkan langkah konkret dalam percepatan operasional koperasi serta mitigasi hambatan di lapangan,” ujar Wakaposko Presisi Brigjen Indarto, Jumat (25/7).Sosialisasi ini diikuti oleh jajaran kepolisian dari pusat hingga daerah, serta melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM. Brigjen Indarto menjelaskan bahwa strategi Polri mencakup pendampingan oleh Bhabinkamtibmas dan Binmas, penindakan premanisme dan pungli terhadap UMKM, pemetaan kendala operasional koperasi, serta asistensi teknis dari Polda dan Polres.[*** polda-riau-gerebek-toko-beras-oplosan-9-ton-disita-dan-satu-pelaku-diamankan ***]Kolaborasi lintas institusi ini, menurut Indarto, mencerminkan semangat “Polri untuk Masyarakat” yang menempatkan kepolisian sebagai mitra aktif pembangunan desa.Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kemenkop UKM, Henra Saragih, mengapresiasi dukungan Polri. Ia menekankan bahwa koperasi yang telah terbentuk di seluruh desa ini dirancang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat — mencakup gerai sembako, apotek, layanan logistik, hingga klinik desa dan cold storage.“Koperasi Merah Putih menjawab persoalan mendasar seperti distribusi pangan, akses modal, dan dominasi tengkulak yang merugikan petani serta konsumen,” tegas Henra.Dengan dukungan regulasi, keterlibatan lintas kementerian, dan peran aktif Polri di lapangan, program ini diharapkan menjadi pondasi ekonomi nasional yang adil, mandiri, dan berkelanjutan.