Pemindahan Ibu Kota Tunggu Kelengkapan Infrastruktur, Pemerintah Targetkan Rampung dalam 3 Tahun

Bagikan ke :

Terkait

Terbaru

Edukasi

Pemindahan Ibu Kota Tunggu Kelengkapan Infrastruktur, Pemerintah Targetkan Rampung dalam 3 TahunPemerintah menetapkan syarat khusus sebelum Presiden Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kelengkapan sarana dan prasarana menjadi faktor utama sebelum pemindahan resmi dilakukan. Seluruh infrastruktur yang mencakup fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus tuntas terlebih dahulu."Kemarin hitung-hitungannya kurang lebih kita berharap dalam 3 tahun ke depan bisa selesai sarana-prasarana yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan, yang di sana akan menampung fungsi-fungsi eksekutif, fungsi-fungsi legislatif dan fungsi-fungsi yudikatif. Ini adalah sarana prasarana, syarat yang kita merasa ini harus ada sebelum kita memutuskan atau Bapak Presiden menandatangani Keppres Pemindahan Ibu Kota," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).Ia juga menanggapi sejumlah usulan terkait IKN, termasuk rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga BUMN berkantor di IKN. Prasetyo mengatakan pemerintah terbuka terhadap semua masukan, namun fokus utama saat ini adalah percepatan penyelesaian pembangunan."Tentu kita menerima semua pendapat masukan apapun itu. Tetapi sebagaimana yang sudah pernah juga pemerintah sampaikan bahwa sampai hari ini pemerintah tetap berkomitmen sesuai dengan rencana adalah untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya," lanjutnya.Dari sisi progres, Otorita IKN mengungkapkan sejumlah pencapaian pembangunan infrastruktur. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Danis Hidayat Sumadilaga, menyebut hingga Mei 2025 progres infrastruktur yang dibiayai oleh APBN melalui Kementerian PUPR sudah mencapai 77,365%. Di antaranya, pembangunan 47 tower hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sektor pertahanan serta keamanan (Hankam) yang sudah mencapai 97,46%."Progres infrastruktur yang masih dalam masa konstruksi ada pembangunan 47 Tower ASN/Hankam progresnya sebesar 97,46%," ujar Danis pada Kamis (5/6/2025).Di samping itu, hunian vertikal untuk TNI telah mencapai progres 27,32%. Proyek ini berada di bawah naungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).Sementara itu, investasi langsung melalui Otorita IKN telah menyentuh angka 86,67%, meskipun nominal pastinya belum dirinci. Beberapa proyek infrastruktur baru juga masih dalam proses tender."Infrastruktur yang dibangun dari APBN OIKN saat ini masih dalam proses tender," jelas Danis.[*** penambangan-ilegal-di-wilayah-ikn-dan-tahura-soeharto-rugikan-negara-rp57-triliun ***]Data OIKN per 11 April 2025 menunjukkan pembangunan tahap Batch 1 telah rampung 98,55%, Batch 2 sebesar 84,04%, dan Batch 3 mencapai 48,00%.Progres pembangunan kantor kementerian koordinator juga menunjukkan kemajuan signifikan: Kemenko 1 dan 3 selesai 100%, Kemenko 2 mencapai 94%, dan Kemenko 4 sudah 98%.Bandara VVIP IKN pun menunjukkan perkembangan pesat, di mana pekerjaan sisi darat telah rampung 100%, dan sisi udara mencapai 97,8%.Sejumlah proyek strategis juga sudah selesai, di antaranya: Bendungan Sepaku Semoi, Intake Sungai Sepaku, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), Istana Negara, Lapangan Upacara, Istana Garuda, Kantor Sekretariat Presiden (Setpres), dan Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).