Jakarta, 15 Juli 2025 — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi mayoritas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai tidak sehat secara manajerial maupun finansial. Menurut Tito, salah satu penyebab utamanya adalah masih maraknya penunjukan direksi dan komisaris berdasarkan kepentingan politik.Tito mengatakan, hanya 40 persen dari 1.091 total BUMD dinyatakan sehat. Dari total itu, ia merincikan ada 300 BUMD dinyatakan rugi."Ya itu yang rugi. Belum lagi yang kurang begitu sehat. Yang sehatnya sendiri lebih kurang, kalau nggak salah 40-an persen yang betul-betul sehat," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).Ia mencontohkan bahwa tidak sedikit dari tim sukses kepala daerah yang kemudian diangkat menjadi direksi atau komisaris BUMD, meskipun tidak memiliki latar belakang atau kompetensi di bidang pengelolaan bisnis.Tito menilai praktik semacam ini berdampak langsung pada kinerja BUMD yang stagnan atau bahkan merugi. Padahal, BUMD seharusnya menjadi mesin penggerak ekonomi daerah dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).Mendagri juga menyerukan perlunya reformasi dalam tata kelola BUMD, termasuk transparansi dalam proses rekrutmen direksi dan komisaris serta penguatan fungsi pengawasan dari pemerintah daerah.Bahkan, kata Tito, ada BUMD yang mendapat untung Rp87 juta per tahun dengan biaya operasional Rp30 miliar. "Itu kan besar cost-nya daripada untungnya. Kalau harusnya bisa dikelola lebih baik," ucapnya.Pernyataan ini sekaligus menjadi peringatan bagi para kepala daerah untuk menempatkan kepentingan publik di atas agenda politik jangka pendek dalam mengelola aset strategis daerah.
https://imnusantara.com/berita/baca/2025/07/17/mendagri-sebut-mayoritas-bumd-tak-sehat-banyak-tim-sukses-jadi-direksi-atau-komisaris