IKN untuk Semua: Pemerintah Siapkan Hunian bagi Masyarakat Umum, Bukan Hanya ASN

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota inklusif yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini diwujudkan melalui penyediaan hunian bagi masyarakat umum di kawasan IKN, khususnya di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa pembangunan hunian untuk masyarakat umum merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan kota yang berkeadilan sosial. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, juga menegaskan bahwa pembangunan rusun tidak hanya diperuntukkan bagi ASN dan aparat keamanan, tetapi juga bagi masyarakat umum. Langkah ini sejalan dengan proyeksi pemerintah yang memperkirakan jumlah penduduk IKN akan mencapai 2 juta orang pada tahun 2045, terdiri dari berbagai kalangan termasuk ASN, aparat keamanan, penduduk lokal, dan masyarakat dari daerah lain yang bermigrasi untuk bekerja, belajar, atau berbisnis. Dengan demikian, IKN dirancang sebagai kota terbuka yang menyediakan hunian layak bagi semua, mencerminkan prinsip inklusivitas dan keberagaman dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia.