Tak Mau KB, Tapi Antre Bansos: Kritik Dedi Mulyadi untuk Warga Prasejahtera

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB), khususnya metode vasektomi bagi pria. Ia menyoroti bahwa banyak keluarga prasejahtera enggan mengikuti KB, namun tetap menerima berbagai bantuan sosial dari pemerintah. Dalam kunjungannya ke Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Dedi menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga prasejahtera yang memiliki banyak anak. Ia menekankan bahwa biaya persalinan, terutama melalui operasi sesar, dapat mencapai Rp25 juta, yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Dedi juga mengusulkan agar berbagai bantuan pemerintah, seperti sambungan listrik baru, beasiswa, dan bantuan rumah tidak layak huni, diberikan hanya kepada masyarakat yang telah mengikuti program KB. Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif dari laki-laki dalam program KB untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Kebijakan ini mendapat perhatian luas dan menimbulkan diskusi di masyarakat mengenai hak reproduksi dan syarat penerimaan bantuan sosial. Dedi berharap pendekatan ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dalam merencanakan keluarga demi masa depan yang lebih baik.